Perwakilan AAUK, Abu Karim Tamem, SH, MH, MCL, mengatakan
laporan terhadap tiga hakim dibuat pada 19 September 2026. Laporan itu tercatat
dengan nomor LP/1594/IX/2026/SPKT/Polda Sumatera Selatan.
Tiga hakim yang dilaporkan yakni Afrizal Hady, SH, MH selaku
ketua majelis, serta Mirdan, SH, MH dan Pitriadi, SH sebagai hakim anggota.
“Yang kami laporkan adalah dugaan penyesatan proses
peradilan sebagaimana Pasal 278 KUHP,” kata Abu Karim usai membuat laporan.
Sementara laporan terhadap JPU Sigit Subiantoro, SH telah
dibuat lebih dahulu pada 13 September 2026 dengan nomor
LPB/1542/IX/2026/SPKT/Polda Sumatera Selatan.
Menurut AAUK, laporan tersebut berkaitan dengan perkara
dugaan pengeroyokan terhadap Irza Prasetya bin Amir Chandra. Aliansi menilai
terdapat sejumlah hal dalam proses persidangan yang perlu diperiksa, termasuk
terkait barang bukti dan rekaman video dugaan penganiayaan yang beredar di
media sosial.
AAUK mempersoalkan tidak diputarnya rekaman video tersebut
dalam persidangan pada agenda pembuktian 13 Agustus 2026. Menurut mereka,
rekaman itu penting untuk menguji kesesuaian keterangan korban dan terdakwa
mengenai alat serta cara pemukulan.
Abu Karim menyebut korban sebelumnya menerangkan dipukul
menggunakan kayu berukuran cukup besar dan dilakukan berkali-kali. Sementara
terdakwa disebut mengaku hanya melakukan pemukulan sebanyak tiga kali
menggunakan kayu kecil.
Aliansi juga menyoroti barang bukti berupa potongan kayu
sekitar 20 sentimeter yang tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara
(SIPP) PN Palembang. Mereka meminta ukuran dan keterkaitan barang bukti
tersebut diklarifikasi dengan rekaman video yang beredar.
Selain itu, AAUK mempers
oalkan tuntutan JPU terhadap Junaidi
berupa pidana penjara selama delapan bulan.
AAUK meminta Kejaksaan Agung, Komisi Kejaksaan, Mahkamah
Agung, Badan Pengawasan MA, dan Komisi Yudisial menindaklanjuti laporan sesuai
kewenangan masing-masing.
Nazar Busra, SH, anggota AAUK, mengatakan pihaknya ingin
seluruh proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan.
Laporan tersebut masih berupa dugaan dan tuduhan dari pihak
pelapor. Pembuktiannya tetap harus dilakukan melalui proses pemeriksaan dan
mekanisme hukum yang berlaku. (jto)
