 |
Penguatan kapasitas ini diarahkan untuk memastikan kepentingan Indonesia dapat diperjuangkan secara optimal dalam berbagai kesepakatan ekonomi dengan mitra internasional.
Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam
mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, terutama di tengah kebutuhan
untuk meningkatkan investasi berkualitas, memperluas akses pasar, memperkuat
hilirisasi, serta mendorong alih teknologi.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Susiwijono Moegiarso bersama Duta Besar RRT untuk Indonesia Wang Lutong dan
Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio
Pambudi melepas peserta Program Pelatihan Seminar on Enhancing Negotiation
Capacity and Skills for Indonesian Officials di Jakarta, Senin (7/9/2026).
Program tersebut merupakan hasil kerja sama
Government-to-Government (G to G) antara Kemenko Perekonomian dan Ministry of
Commerce RRT (MOFCOM). Pelatihan diselenggarakan Academy for International
Business Officials (AIBO) selama 14 hari di RRT.
Susiwijono mengatakan, peningkatan kapasitas sumber daya
manusia aparatur menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung target
pembangunan nasional. Berdasarkan RPJMN 2025–2029 yang ditetapkan melalui
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, pemerintah menargetkan pertumbuhan
ekonomi menuju 8 persen pada 2029 dan pendapatan nasional bruto per kapita
sebesar USD8.000.
Menurutnya, target tersebut membutuhkan kemampuan pemerintah
dalam membuka peluang kerja sama sekaligus mengamankan kepentingan nasional
melalui proses perundingan yang efektif.
“Pelatihan ini kami siapkan agar para pegawai terbiasa
berpikir non-business as usual, sehingga mampu menciptakan terobosan-terobosan
untuk mempercepat program Pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi,” kata
Susiwijono.
Ia menjelaskan, kemampuan berpikir di luar pola rutin
dibutuhkan dalam menjalankan fungsi koordinasi Kemenko Perekonomian di bidang
kerja sama ekonomi dan investasi. Hal itu mencakup penyiapan posisi runding,
pelaksanaan perundingan perjanjian kerja sama ekonomi internasional, hingga
pengamanan kepentingan nasional dalam setiap kesepakatan.
Susiwijono juga menekankan agar hasil pelatihan tidak
berhenti sebagai pengalaman pribadi peserta. Pengetahuan dan keterampilan yang
diperoleh harus dikembangkan menjadi kapasitas organisasi dan ditularkan kepada
aparatur lainnya.
Para peserta, kata dia, diminta menyusun kajian dan
melakukan diseminasi pengetahuan setelah kembali ke Indonesia. Tindak lanjutnya
antara lain berupa materi pembelajaran internal, penguatan tata cara persiapan
perundingan, serta penyiapan kader negosiator di lingkungan Kemenko
Perekonomian.
Sementara itu, Deputi Edi Prio Pambudi menyampaikan,
delegasi Indonesia terdiri atas 32 pegawai sebagai peserta pelatihan dan dua
pejabat pimpinan tinggi. Kedua pejabat tersebut bertugas mengevaluasi hasil
pelatihan sekaligus melaksanakan serangkaian pertemuan bilateral dengan
Pemerintah RRT.
Materi pelatihan mencakup dasar, psikologi, dan strategi
negosiasi serta komunikasi lintas budaya. Peserta juga mendapatkan materi
mengenai negosiasi bisnis multilateral dan regional, evolusi negosiasi
penurunan tarif, serta dukungan teknis dalam negosiasi perjanjian perdagangan
bebas.
Selain itu, pelatihan membahas mekanisme penyelesaian
sengketa internasional dan isu kunci negosiasi e-commerce. Rangkaian pelatihan
ditutup dengan simulasi negosiasi diplomatik.
“Rangkaian materi tersebut relevan langsung dengan tugas
kedeputian dalam menyiapkan dan menjalankan perundingan kerja sama ekonomi
internasional. Kami memandang penugasan ini sebagai investasi institusi,” ujar
Edi.
Dubes Wang Lutong me
nyampaikan dukungan Pemerintah RRT
terhadap program peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Indonesia.
Menurutnya, kemampuan negosiasi penting untuk menghasilkan kesepakatan yang
menjadi dasar hubungan kemitraan strategis kedua negara.
Ia menegaskan, kerja sama pengembangan sumber daya manusia
merupakan bagian penting dari Kemitraan Strategis Komprehensif
Indonesia–Tiongkok yang terus berkembang, khususnya dalam perdagangan,
investasi, hilirisasi, transisi energi, dan teknologi.
RRT menjadi salah satu mitra dagang dan investasi terbesar Indonesia. Karena itu, peningkatan kualitas negosiator dinilai penting untuk memastikan kerja sama bilateral memberikan manfaat optimal bagi Indonesia. (ais)
