BLITAR — Ratusan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Blitar, pengurus cabang olahraga (cabor), atlet, hingga wali atlet menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD dan Kantor Wali Kota Blitar, Senin (7/9/2026).
Mereka mempertanyakan kejelasan pencairan dana hibah untuk pembinaan olahraga yang hingga kini disebut belum terealisasi. Massa menilai persoalan pencairan dana hibah tersebut telah berlarut-larut.
Padahal, menurut pengurus KONI, anggaran untuk pembinaan atlet telah tersedia dan mendapatkan persetujuan. Dalam aksi tersebut, massa mendesak Pemerintah Kota Blitar memberikan kepastian mengenai kapan dana hibah dapat dicairkan.
Mereka juga meminta penjelasan langsung dari Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin atau Ibin mengenai kendala pencairan anggaran tersebut. Kehadiran massa di kantor pemerintah daerah tidak hanya untuk menyampaikan aspirasi. Mereka membawa sejumlah persoalan yang dinilai berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan pembinaan atlet di Kota Blitar.
Dana hibah tersebut disebut dibutuhkan untuk membiayai berbagai kegiatan olahraga, mulai dari program latihan, kebutuhan peralatan, transportasi, pemusatan latihan hingga keikutsertaan atlet dalam berbagai kejuaraan. Pengurus KONI khawatir keterlambatan pencairan mengganggu program yang telah disusun bersama cabor.
Terlebih, para atlet tetap harus menjalani latihan dan mempersiapkan diri menghadapi pertandingan. Massa kemudian meminta Wali Kota Blitar menemui mereka secara langsung. Namun, Ibin tidak hadir karena disebut sedang menjalankan kegiatan lain.
Pemerintah Kota Blitar kemudian diwakili Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Blitar, Drs. Tri Iman Prasetyono, M.Si. Sejumlah anggota DPRD Kota Blitar dan Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu Samba turut berada di tengah massa. Mereka juga meminta agar Wali Kota menemui para demonstran.
Elim yang juga menjabat sebagai Plt Ketua KONI Kota Blitar menyayangkan belum dicairkannya dana hibah tersebut. Menurutnya, anggaran itu dibutuhkan untuk mendukung pembinaan atlet.
“Sangat disayangkan dana hibah KONI yang sudah disetujui belum segera dicairkan. Padahal dana itu untuk pembinaan atlet,” tegas Elim.
Pernyataan tersebut semakin menguatkan tuntutan massa agar pemerintah daerah segera memberikan kepastian. Pengurus KONI menegaskan dana hibah bukan untuk kepentingan pribadi pengurus, melainkan digunakan untuk kegiatan organisasi dan pembinaan atlet melalui cabor.
Selain dana hibah, massa juga menyoroti kondisi kantor KONI Kota Blitar. Kantor yang selama ini disebut dipinjamkan Pemerintah Kota Blitar tersebut kini dikabarkan ditutup. Pengurus KONI mempertanyakan alasan penutupan kantor tersebut.
Mereka menilai keberadaan kantor diperlukan untuk menjalankan aktivitas admin Kondisi tersebut dinilai semakin memperkeruh hubungan antara KONI dan Pemerintah Kota Blitar. Karena itu, pengurus meminta Pemkot memberikan penjelasan mengenai dasar dan alasan penutupan kantor tersebut.
Massa juga berharap DPRD Kota Blitar menjalankan fungsi pengawasan terhadap persoalan tersebut. Mereka meminta wakil rakyat memastikan kejelasan status dana hibah serta alasan anggaran yang disebut telah tersedia belum dicairkan.
Tuntutan mereka berkaitan dengan keberlangsungan pembinaan olahraga. Mereka berharap pemerintah daerah tidak hanya menuntut atlet berprestasi, tetapi juga memberikan dukungan yang dibutuhkan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Hingga aksi berlangsung, massa masih menunggu kepastian dari Pemerintah Kota Blitar mengenai pencairan dana hibah KONI serta persoalan penutupan kantor organisasi tersebut. (*)
