 |
| Sekdaprov Jawa Timur Adhy Karyono. (foto/dok) |
SURABAYA — Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah tegas menyusul berulangnya kasus dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemprov Jatim segera mengumpulkan seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan standar operasional prosedur (SOP), higiene, dan keamanan pangan diterapkan secara ketat.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono mengatakan, berulangnya insiden keracunan makanan menjadi perhatian serius pemerintah. Terlebih, kasus terbaru di Pondok Pesantren Mambaul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo, berdampak terhadap ratusan santri dan siswa.
“Sebagai pemerintah, ketika ini terjadi kesekian kalinya, tentu kami sangat prihatin. Walaupun pengawasan internal SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi) sudah dilakukan, ternyata di luar kemampuan kami masih ada hal yang berakibat fatal,” ujar Adhy seusai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur, Rabu (2/9/2026).
Adhy menjelaskan, Tim Satuan Tugas (Satgas) MBG Jawa Timur yang dipimpin Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak bersama tim ahli telah menggelar rapat konsolidasi untuk mendalami kasus tersebut.
Hasil pendalaman kemudian dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk ditindaklanjuti. Sementara itu, proses penyidikan masih berlangsung guna memastikan faktor utama yang menyebabkan dugaan keracunan tersebut.
Menurut Adhy, Pemprov Jatim tidak ingin kembali menemukan celah kelalaian dalam operasional dapur penyedia makanan MBG. Karena itu, evaluasi terhadap seluruh SPPG menjadi langkah penting untuk mencegah kejadian serupa terulang.
“Langkah pertama setelah konsolidasi adalah memanggil seluruh pengelola dapur SPPG. Kita ingin memastikan kembali apakah aturan dan SOP pengolahan masakan sudah ditaati penuh atau belum,” tegasnya.
Selain memberikan sanksi apabila ditemukan pelanggaran, Pemprov Jatim juga akan memperkuat upaya pencegahan. Pengawasan terhadap kondisi dapur SPPG akan dilakukan secara berkala untuk memastikan seluruh standar higiene dan sanitasi dipenuhi.
Adhy menegaskan, pengawasan tidak hanya dilakukan setelah muncul kasus. Pemerintah ingin memastikan proses pengolahan makanan, mulai dari bahan baku hingga makanan didistribusikan kepada penerima manfaat, memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
Kasus terbaru terjadi di Ponpes Mambaul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo. Sebanyak 566 santri dan siswa dilaporkan mengalami sejumlah gejala, seperti mual, muntah, dan pusing, setelah mengonsumsi makanan dari SPPG Kalitengah, Sidoarjo.
Para korban kemudian dilarikan ke sejumlah rumah sakit dan fasilitas kesehatan di Sidoarjo untuk mendapatkan penanganan medis.
Pemprov Jatim kini menunggu hasil pemeriksaan dan penyidikan untuk memastikan penyebab kejadian. Hasil tersebut akan menjadi dasar evaluasi sekaligus menentukan langkah lebih lanjut terhadap pengelolaan dapur MBG yang bermasalah.
Langkah pemanggilan seluruh pengelola SPPG diharapkan dapat memperketat pengawasan dan memastikan program MBG tetap berjalan dengan mengutamakan keamanan serta kesehatan penerima manfaat. (ais)
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono mengatakan, berulangnya insiden keracunan makanan menjadi perhatian serius pemerintah. Terlebih, kasus terbaru di Pondok Pesantren Mambaul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo, berdampak terhadap ratusan santri dan siswa.
“Sebagai pemerintah, ketika ini terjadi kesekian kalinya, tentu kami sangat prihatin. Walaupun pengawasan internal SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi) sudah dilakukan, ternyata di luar kemampuan kami masih ada hal yang berakibat fatal,” ujar Adhy seusai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur, Rabu (2/9/2026).
Adhy menjelaskan, Tim Satuan Tugas (Satgas) MBG Jawa Timur yang dipimpin Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak bersama tim ahli telah menggelar rapat konsolidasi untuk mendalami kasus tersebut.
Hasil pendalaman kemudian dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk ditindaklanjuti. Sementara itu, proses penyidikan masih berlangsung guna memastikan faktor utama yang menyebabkan dugaan keracunan tersebut.
Menurut Adhy, Pemprov Jatim tidak ingin kembali menemukan celah kelalaian dalam operasional dapur penyedia makanan MBG. Karena itu, evaluasi terhadap seluruh SPPG menjadi langkah penting untuk mencegah kejadian serupa terulang.
“Langkah pertama setelah konsolidasi adalah memanggil seluruh pengelola dapur SPPG. Kita ingin memastikan kembali apakah aturan dan SOP pengolahan masakan sudah ditaati penuh atau belum,” tegasnya.
Selain memberikan sanksi apabila ditemukan pelanggaran, Pemprov Jatim juga akan memperkuat upaya pencegahan. Pengawasan terhadap kondisi dapur SPPG akan dilakukan secara berkala untuk memastikan seluruh standar higiene dan sanitasi dipenuhi.
Adhy menegaskan, pengawasan tidak hanya dilakukan setelah muncul kasus. Pemerintah ingin memastikan proses pengolahan makanan, mulai dari bahan baku hingga makanan didistribusikan kepada penerima manfaat, memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
Kasus terbaru terjadi di Ponpes Mambaul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo. Sebanyak 566 santri dan siswa dilaporkan mengalami sejumlah gejala, seperti mual, muntah, dan pusing, setelah mengonsumsi makanan dari SPPG Kalitengah, Sidoarjo.
Para korban kemudian dilarikan ke sejumlah rumah sakit dan fasilitas kesehatan di Sidoarjo untuk mendapatkan penanganan medis.
Pemprov Jatim kini menunggu hasil pemeriksaan dan penyidikan untuk memastikan penyebab kejadian. Hasil tersebut akan menjadi dasar evaluasi sekaligus menentukan langkah lebih lanjut terhadap pengelolaan dapur MBG yang bermasalah.
Langkah pemanggilan seluruh pengelola SPPG diharapkan dapat memperketat pengawasan dan memastikan program MBG tetap berjalan dengan mengutamakan keamanan serta kesehatan penerima manfaat. (ais)
