SURABAYA – Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp12,89 triliun. Di tengah besarnya kekuatan fiskal tersebut, DPRD Surabaya meminta pemerintah kota memastikan perubahan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk pembenahan armada pengangkutan sampah.
Hal itu mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Surabaya dengan
agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) atas hasil pembahasan
RAPBD-P 2026, Kamis (10/9/2026).
Rapat yang digelar di Gedung DPRD Surabaya tersebut dibuka
Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri sekitar pukul 14.33 WIB. Hadir dalam rapat
itu jajaran pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, para asisten,
pimpinan perangkat daerah, pimpinan BUMD, serta undangan lainnya.
Dalam penyampaian pendapat Banggar, juru bicara Banggar DPRD
Surabaya Johari Mustawan memaparkan perubahan proyeksi keuangan daerah.
Pendapatan daerah dalam RAPBD-P 2026 diproyeksikan mencapai
Rp11.013.002.567.661. Angka tersebut meningkat Rp114.089.158.264 dibandingkan
APBD 2026 sebelum perubahan
Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah
(PAD) sebesar Rp8.199.756.962.297, pendapatan transfer Rp2.639.847.226.463,
serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp173.398.378.901.
Selain pendapatan daerah, penerimaan pembiayaan
diproyeksikan mencapai Rp1.883.850.610.700. Di dalamnya terdapat Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil audit Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp516.826.485.745.
Johari menjelaskan, SiLPA tersebut antara lain berasal dari
tiga rumah sakit umum daerah dan 63 puskesmas. Dana tersebut akan kembali
dimanfaatkan untuk menjaga keberlanjutan sekaligus meningkatkan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat.
Sementara itu, pembiayaan alternatif mencapai
Rp1.367.032.124.955 dan diarahkan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.
Dengan komponen tersebut, total kekuatan fiskal atau
penerimaan yang tersedia dalam rancangan perubahan APBD 2026 mencapai
Rp12.896.861.178.361.
Besarnya anggaran tersebut menjadi perhatian DPRD agar
penggunaannya tidak sekadar terserap secara administratif, tetapi benar-benar
menghasilkan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan perubahan anggaran
dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan. Salah satu
contohnya adalah anggaran beasiswa yang sebelumnya disiapkan untuk sekitar 24
ribu penerima.
Namun, berdasarkan realisasi, jumlah penerima beasiswa
tersebut jauh lebih rendah. Karena itu, sebagian anggaran dialihkan untuk
program pendidikan lain yang masih berada dalam bidang yang sama.
“Ketika beasiswa kita anggarkan 24 ribu, ternyata yang
terakhir sekitar 3 ribu, maka anggaran yang lainnya kita lanjutkan kembali
untuk pendidikan. Bidangnya tetap sama, tetapi tidak untuk beasiswa,” kata Eri.
Menurut Eri, orientasi pemerintah tetap diarahkan pada
sektor pendidikan dan pembinaan masyarakat, terutama kelompok yang memang
membutuhkan dukungan.
Ia juga menyoroti rendahnya penyerapan anggaran untuk
program yang menyasar generasi muda di 31 kecamatan. Eri menegaskan, anggaran
tersebut harus mampu menciptakan aktivitas ekonomi, bukan justru habis untuk
kegiatan seremonial.
“Uang yang diberikan kepada pemuda ini adalah untuk
menggerakkan ekonomi dan mengurangi pengangguran terbuka, mengurangi orang yang
tidak memiliki pekerjaan,” tegasnya.
Eri mencontohkan pengembangan usaha laundry sebagai salah
satu bentuk kegiatan ekonomi yang bisa dijalankan pemuda. Menurut dia, bantuan
pemerintah harus disertai metode dan rencana kerja yang jelas agar tidak
berhenti sebagai bantuan sesaat, tetapi berkembang menjadi usaha yang
menghasilkan pendapatan berkelanjutan.
Di sisi lain, Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri meminta
pemerintah kota tetap menjaga orientasi perubahan anggaran pada kepentingan
dasar masyarakat. Ia menilai diperlukan terobosan dalam pengelolaan anggaran
tanpa menggeser prioritas dari kebutuhan warga.
Salah satu yang disorot adalah pembangunan halte. Syaifuddin
mendorong agar fasilitas publik tersebut tidak hanya dipandang sebagai
infrastruktur transportasi, tetapi juga memiliki nilai ekonomi melalui kerja
sama dengan pihak lain.
“Kalau halte yang begitu banyak disoroti masyarakat, bangun
kerja sama dengan stakeholder lain yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk
advertising. Ketika memiliki nilai ekonomi, mereka diajak membangun kotanya,”
ujarnya.
