 |
| Anggota Komisi C DPRD Surabaya Faris Abidin |
SURABAYA — DPRD Kota Surabaya menyoroti rencana penambahan
anggaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sekitar Rp190 miliar dalam Perubahan APBD
(PAK APBD-P) 2026. Tambahan anggaran tersebut dipertanyakan karena waktu
pelaksanaan yang tersisa relatif terbatas serta perlu didukung data kebutuhan
dan kesiapan program yang jelas.
Anggota Komisi C DPRD Surabaya Faris Abidin meminta DLH
menjelaskan secara rinci kebutuhan sumber daya manusia pada setiap subkegiatan.
Menurutnya, penambahan anggaran untuk gaji harus disesuaikan dengan jumlah
personel dan beban kerja masing-masing kegiatan.
“Terkait penyelesaian anggaran ters
ebut, saya rasa dari
setiap keterangan, kebanyakan memang penawaran anggarannya digunakan untuk
pemenuhan gaji, baik P3K maupun lainnya. Apakah masing-masing subkegiatan
memang punya SDM atau personel yang sesuai dengan peruntukannya?” kata Faris,
Senin (1/9).
Ia juga meminta DLH menyampaikan proyeksi kebutuhan
pembayaran gaji setiap bulan, termasuk untuk petugas satuan tugas dan P3K.
Rincian tersebut dinilai penting untuk memastikan besaran anggaran benar-benar
sesuai kebutuhan.
Selain belanja pegawai, Faris menilai strategi pengelolaan
sampah perlu diperkuat dari sisi hulu. Program pengurangan sampah sejak tingkat
rumah tangga dinilai dapat mengurangi beban pengangkutan dan pengolahan di
hilir.
Sementara itu, anggota Komisi C Minun Latif meminta
penjelasan konkret terkait anggaran penyuluhan dan kampanye lingkungan. Ia
mempertanyakan bentuk kegiatan yang akan dilakukan DLH melalui program
tersebut.
Anggota Komisi C lainnya, Sukadar, menyoroti kenaikan
anggaran program perbaikan jamban. Ia mempertanyakan tambahan sekitar Rp13
miliar, dari sebelumnya Rp2 miliar menjadi sekitar Rp15 miliar, dengan waktu
pelaksanaan sekitar empat bulan.
“Ini kehati-hatian kami terhadap serapan,” kata Sukadar.
Kabid Pelayanan dan Perizinan DLH Surabaya Ali Murtado
mengatakan pihaknya akan melakukan verifikasi data penerima manfaat bersama
kelurahan dan perangkat terkait. Hasil verifikasi akan disampaikan kepada
Komisi C.
Kepala DLH Surabaya M. Fikser menjelaskan kebutuhan
operasional armada juga menjadi komponen anggaran. DLH mengelola puluhan
kendaraan pengangkut sampah, arm roll, serta tangki air untuk perawatan taman.
Dengan tambahan anggaran tersebut, DPRD Surabaya meminta DLH
memastikan setiap program memiliki kebutuhan yang terukur, data penerima yang
valid, serta kemampuan pelaksanaan agar anggaran tidak berujung pada rendahnya
serapan. (zal)
